Masful : LKAAM Beri Penghargaan Pada Prabowo
PADANG || Ketidakharmonisan antara Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar memicu keprihatinan sejumlah tokoh masyarakat. Di antaranya, Syamsu Rahim mantan Bupati Solok dan mantan Wali Kota Solok secara terbuka menyuarakan keresahannya terhadap kondisi hubungan kedua lembaga penting tersebut yang dinilai tidak lagi sejalan.
“Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. LKAAM dan MUI itu dua pilar utama dalam menjaga ruh dan karakter Sumbar sebagai daerah yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK),” tegas Syamsu Rahim kepada wartawan, Senin (2/6) di Damar Saker Padang.
Menurutnya, disharmoni antara LKAAM dan MUI berpotensi merusak upaya implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. UU tersebut secara eksplisit menekankan pentingnya penguatan karakteristik daerah Sumbar, termasuk semangat ABS-SBK, dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
“Kalau LKAAM dan MUI saja tak sejalan, bagaimana mungkin perda-perda turunan dari UU 17/2022 bisa dibuat secara benar dan diterima luas? Ini ancaman serius bagi masa depan budaya dan agama di Ranah Minang,” lanjut Syamsu Rahim.
Sementara itu, Masful — anggota Dewan Pakar LKAAM Sumbar — mengingatkan bahwa LKAAM sebagai lembaga adat dan budaya memiliki potensi besar untuk memainkan peran sentral dalam menjaga jati diri masyarakat Minangkabau.
“LKAAM bukan sekadar simbol, tapi fondasi yang pernah membuktikan pengaruhnya. Contohnya ketika Gubernur Hasan Basri Durin terpilih di era Orde Baru, itu tak lepas dari kekuatan dan legitimasi adat yang diwakili LKAAM,” kata Masful.
Ia menekankan, kini saatnya LKAAM kembali bangkit dan berperan nyata, bukan malah terjebak dalam konflik internal atau tarik-menarik kepentingan dengan lembaga lain. “Kita harus kembali ke akar. LKAAM dan MUI bukan rival, tapi mitra yang seharusnya bersinergi,” ujar Masful.
Ditambahkan Masful mantan anggota Dewan Sumbar, kepada Ketua Umum LKAAM Sumbar Fauzi Bahar, bersama ini kami sampaikan sebuah pemikiran pemberian penghargaan kepada Bapak H. PRABOWO SUBIANTO, dengan alasan Bahwa Bapak Prabowo Subianto sangat mencintai ranah Minang dan sering menyatakan, kampung keduanya adalah Minangkabau.
Perjuangan alm Bapak Prof, Sumintro Djoyohadikusumo, selama berada di ranah Minang menjadi Sejarah baik bagi masyarakat Sumatera Barat. Bahwa memperhatikan visi,misi dan langkah cepat Bapak Prabowo Subianto, sebagai Presiden Republik Indonesia, sangat sesuai dengan harapan masyarakat Minangkabau.
Mengingat pada poin1 dan 3 diatas, maka saat yang tepat LKAAM Sumatera Barat memberikan keapada Bapak H.Prabowo Subianto, semacam PAYUNG PANJI LKAAM Sumbar dan atau gelar lain yang dirasa patut dan sesuai, karena Pangdam lll/17 Agustus pernah diberikan gelar Payung Panji LKAAM Sumbar. Jika usulan saya dapat diterima LKAAM Sumbar, maka langkah berikutnya akan kita bicaraka lebih lanjut.
Para tokoh masyarakat menyerukan perlunya rekonsiliasi dan penguatan kembali koordinasi antar lembaga adat dan keagamaan. Terlebih, dengan berlakunya UU No. 17/2022, diperlukan kesatuan visi untuk merumuskan regulasi yang benar-benar mencerminkan identitas Sumbar sebagai provinsi berbasis ABS-SBK.
“Sumbar ini bukan sekadar soal administrasi pemerintahan. Ini tentang jati diri dan warisan sejarah yang mesti dirawat bersama, bukan dipecah belah,” tutup Syamsu Rahim.(rel)